new header ads

Wednesday, September 14, 2016

MFN (Most Favourable Nations) dan AFTA

 
Pembahasan artikel ini untuk counter dari sistem AFTA (ASEAN Free Trade Area) karena menurut pengalaman saya pribadi untuk Jenis Barang tertentu meskipun Form Preferential CoO (Form E, D, dll) sudah di attach saat pengajuan PIB, jika HS Code barang import dalam BTBMI tersebut tercantum MFN. maka Form Preferential CoO itu tidak berlaku. dan Bea Masuk sesuai dengan HS Code berlaku.

Berikut pembahasan yang saya dapat dari  website Departemen Keuangan RI.

HARMONISASI TARIF BEA MASUK,
TARIF BEA MASUK CEPT FOR AFTA, DAN
TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA


            Dalam tahun 2005 terdapat tiga pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh Tim Tarif Departemen Keuangan, yaitu perumusan (1) Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahap II, (2) Penyesuaian tarif bea masuk CEPT for AFTA, dan (3) Implementasi Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN- China Free Trade Area. Resources yang ada diberdayakan secara optimal untuk menyelesaikan pekerjaan besar tersebut.

Tarif Bea Masuk MFN

            Tarif Bea Masuk MFN (Most Favourable Nations) adalah tarif bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke Indonesia dari negara lain, kecuali negara yang memiliki perjanjian khusus mengenai tarif bea masuk dengan Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, memberikan kepastian hukum bagi investor, memberikan perlindungan bagi konsumen, dan meningkatkan efisiensi administrasi kepabeanan, maka tarif bea masuk MFN akan disesuaikan secara bertahap sehingga secara relatif menjadi harmonis, rendah dan uniform pada tahun 2010. Pola penyesuaian tarif bea masuk ini disebut Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk, 2005-2010.

            Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahap I telah selesai dirumuskan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004 tanggal 21 Desember 2004. Keputusan ini berisi program/jadwal penyesuaian tarif bea masuk produk-produk pertanian, perikanan, pertambangan, farmasi, keramik dan besi baja untuk kurun waktu 2005-2010. Dengan implementasi program tersebut, maka tarif bea masuk Indonesia pada tahun 2010 akan relatif harmonis, rendah dan uniform.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004 tersebut, Menteri Keuangan menetapkan kembali tarif bea masuk keseluruhan produk pertanian, perikanan, pertambangan, farmasi, keramik dan besi-baja dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 600/PMK.010/2004  tanggal 23 Desember 2004. Tarif bea masuk yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005 dan meliputi 1.964 pos tarif. Dari jumlah ini, tarif bea masuk yang mengalami perubahan pada tahun 2005 adalah sebanyak 239 pos tarif (96 pos tarif mengalami kenaikan dan 143 pos tarif mengalami penurunan).

            Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahap-II sedang dalam tahap perumusan dan direncanakan dapat diterbitkan dalam tahun 2005. Cakupan produk dalam Program Harmonisasi Tahap II adalah sekitar 9.200 pos tarif dari berbagai sektor, yakni semua produk yang belum tercakup dalam Program Harmonisasi Tahap I. Sebagaimana halnya dengan perumusan Program Harmonisasi Tahap-I, konsep Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahap-II akan disosialisasikan dan didiskusikan terlebih dahulu dengan seluruh stakeholder sebelum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


Tarif Bea Masuk CEPT for AFTA

            Pekerjaan besar kedua adalah perumusan tarif bea masuk CEPT for AFTA. Tarif Bea Masuk CEPT for AFTA adalah tarif bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke Indonesia dari negara-negara anggota ASEAN yang dilengkapi dengan Formulir-D (Certificate of Origin). Secara umum, saat ini tarif bea masuk CEPT for AFTA adalah 0-5%, kecuali produk-produk yang masuk Exclusion List. Berdasarkan kesepakatan antar negara ASEAN, 60% dari seluruh pos tarif (10 digit) harus memiliki tarif bea masuk 0% pada tahun 2005.

            Untuk memenuhi kesepakatan tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2005 tanggal 18 Mei 2005. Dalam PMK tersebut  tarif bea masuk 1.571 pos tarif diturunkan dari 5% menjadi 0%, sehingga secara keseluruhan saat ini terdapat 60,5% dari seluruh pos tarif memiliki tarif CEPT 0%. Jumlah pos tarif dengan tarif CEPT 0% secara bertahap akan bertambah sehingga pada tahun 2010 perdagangan antar negara ASEAN tidak terdapat lagi hambatan tarif bea masuk.

Tarif Bea Masuk ASEAN-China FTA

            Pekerjaan besar ketiga adalah perumusan tarif bea masuk ASEAN-China FTA. Tarif Bea Masuk ASEAN-China FTA adalah tarif bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke Indonesia dari China dan/atau negara ASEAN lainnya yang dilengkapi dengan Formulir-E (Certificate of Origin). Dalam rangka kerjasama perdagangan ASEAN-China disepakati untuk menurunkan tarif bea masuk secara bertahap dalam tiga kategori, yaitu Early Harvest Package, Normal Track dan Sensitive Track.

            Early Harvest Package (EHP) adalah program penurunan tarif bea masuk antara ASEAN dan China, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2004 dan diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 0% pada tahun 2006. Program ini telah diimplementasikan oleh Indonesia dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 (EHP ASEAN-China, terdiri dari 527 pos tarif) dan 356/KMK.01/2004 (EHP Bilateral Indonesia-China, terdiri dari 46 pos tarif). Tarif bea masuk produk-produk ini akan menjadi 0% pada tahun 2006, baik di Indonesia maupun di China.

            Normal Track adalah program penurunan tarif bea masuk antara ASEAN dan China, yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2005 dan diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 0% pada tahun 2010 dengan pengecualian sejumlah pos tarif yang dapat diturunkan menjadi 0% pada tahun 2012. Tim Tarif saat ini sedang merumuskan program normal track yang diperkirakan meliputi lebih dari 9.000 pos tarif.

            Sensitive Track (Normal Sensitive dan Highly Sensitive) adalah program penurunan tarif bea masuk antara ASEAN dan China yang dilakukan lebih lambat dari normal track. Sesuai kesepakatan, produk yang masuk Sensitive track memiliki tarif maksimum 20% pada tahun 2012 dan diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 5% pada tahun 2018. Sedangkan tarif bea masuk produk highly sensitive tidak boleh melebihi 50% pada tahun 2015. Program ini dirumuskan bersama-sama dengan Normal Track dan akan ditetapkan dalam satu paket sebagai implementasi dari agreement on Trade in Goods ASEAN-China FTA yang ditandatangani pada bulan Nopember 2004 di Vientiane, Laos.

            Dengan ada berbagai kesepakatan di bidang tarif bea masuk, maka Buku Tarif Bea Masuk Indonesia akan memiliki multiple-coloumn, masing-masing MFN, CEPT dan AC-FTA. Kolom ini akan bertambah apabila kesepakatan FTA antara ASEAN dengan mitra dialog lainnya seperti Korea, Jepang, Australia/New Zealand, yang saat ini dalam tahap negosiasi, menjadi bagian dari Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.


(Jakarta, Juni 2005, Tim Tarif)

 Sumber :
http://www.tarif.depkeu.go.id/data/?type=art&file=mfn.htm


terima kasih sudah berkunjung ke website ini silakan tinggalkan komentar anda.

Preferential Certificate of Origin, Form FTA


              Preferential Certificate of Origin atau disebut juga Sertifikat Asal Istimewa. Istimewa disini bermaksud dapat mengurangi atau menghilangkan bea masuk dalam proses Importasi ke negara yang dituju, sertifikat ini dikeluarkan oleh negara Exportir dengan ini diwakili oleh institusi atau badan terkait seperti Bea Cukai atau Departemen perdagangan. COO (Certificate of Origin) ini berkaitan dengan kerjasama dagang Multilateral atau Bilateral antara Negara-negara kawasan tertentu, Indonesia yang termasuk dalam Negara Asean yang menandatangani perjanjian ini. bentuk awal perjanjian ini dapat dilihat pada link ini.

Berikut adalah jenis-jenis Preferential COO yang dapat di request oleh para Importir di Indonesia, kepada para Exportir atau penjual dari negara asal.


Form A , Generalised System of Preference. (GSP)
Dokumen ini digunakan untuk mengurangi atau free BM / Duty, pada produk yang memenuhi syarat Ekspor sesuai dengan preferensi negara penerima (Importir) pada tingkatan umum Bea Masuk tetap berlaku

Preference giving countries are : Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Germany, Greece, Norway, Switzerland, Belarus, Russian Federation, Turkey, Finland, France, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuana, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and United Kingdom.



Form D, Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA)


Form D ini untuk pembebasan atau pengurangan Bea Masuk / Duty meliputi negara-negara ASEAN :
  1. Vietnam
  2. Indonesia
  3. Thailand
  4. Singapura
  5. Filiphina
  6. Malaysia
  7. Myanmar
  8. Kamboja
  9. Brunei Darussalam
  10. Laos


Form E, ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA)



Early harvest – January 1, 2004
Fully implemented – July 1, 2005




Form AK, ASEAN Korea Free Trade Agreement (AKFTA)



Entered into force on June 1, 2007

Entered into force on January 1, 2014



Form AJ, ASEAN Japan Free Trade Agreement (AJFTA)
Entered into force on February 1, 2009 




Form IJEPA, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement



Form AI, Asean India Free Trade Agreement (AIFTA)
Entered into force on January 1, 2010 





Form AANZ, ASEAN Australia New Zealand (AANZFTA)

Entered into force in January 1, 2010



Entered into force in October 1, 2015


Form IP, Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)

 
artikel ini belum lengkap akan saya update bertahap


sumber referensi :
 http://e-ska.kemendag.go.id/cms.php/form 
 http://www.fmm.org.my/Apply_for_Certificate_of_Origin-@-Preferential_Certificate_of_Origin.aspx




terima kasih sudah berkunjung ke website ini silakan tinggalkan komentar anda.

Monday, September 5, 2016

PIB BC 2.0 Baru Valid 12 September 2016



Halo rekan Logistic, Export, Import semua, kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman kerja pribadi mengenai PIB BC 2.0 yang baru yang banyak juga perubahannya, bisa kita lihat pada format BC 2.0 yang baru di bawah ini ;


Pengalaman saya PIB BC 2.0 ini berlaku untuk Importasi melalui laut (Sea Freight), untuk Importasi melalui Udara (Air Freight) sampai saat ini (05 Sept 2016) masih menggunakan format BC 2.0 yang lama
Sejumlah perbedaan terletak pada : 
  1. posisi kolom 15-18, dan jenis transaksi, pada contoh yang saya lampirkan terdapat tanda KMD yang berarti 'Kemudian', maksudnya adalah untuk pembelian barang import ini belum terjadi full payment metode pembayaran tempo alias belum lunas sesuai dengan nilai FOB.
  2. sebelum PIB format ini berlaku, kita bisa membuat ID Billing , kemudian melakukan proses transfer pembayaran ke akun negara dan saat barang tiba langsung proses transfer data PIB. Dengan PIB format baru ini tetap sama, tapi jika kurs berubah pada tanggal clearance kita PPJK akan mengajukan ID Billing lebih bayar atau kurang bayar.
Perbedaan teknis berlakunya Peraturan : PER-16/2016 dapat dilihat pad file ini
untuk dasar hukum, detail dan penjelasannya silakan download filenya.



berikut link untuk sehubungan dengan pemberlakuan PIB Format baru ini :

1. PERDIRJEN : PER-16/BC/2016
2. Draft PIB
 


Terima kasih sudah membaca artikel dari saya silakan tinggalkan komentar